Benarkah Angka Kemiskinan Sudah Berkurang Di Negeri Ini?

Sudah lama kita mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam kategori negara dengan banyak penduduk miskin di dalamnya. Padahal kita tahu betapa kaya dan suburnya negara Indonesia. Kok bisa? Sebenarnya tidak ada negara yang miskin, yang ada negara yang tidak dikelola dengan baik, termasuk negara Indonesia.

Dalam acara bertajuk ‘Indonesia Poverty Outlook 2018 hari kamis 21 Desember yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, salah satu pihak penyelenggara yaitu Drg. Imam Rulyawan, MARS., Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi menyatakan bahwa tingkat kemiskinan kini justru terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepadatan penduduk miskin, serta tingginya biaya hidup minimum. Belum lagi ketersediaan infrastruktur yang tidak merata dengan masih kurangnya puskesmas dan sekolah sekolah di daerah pedesaan.

Secara mendasar, penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara merata untuk setiap warga negara, termasuk si miskin, adalah amanat konstitusi (Pasal 31 dan 34 UUD 1945). Karena itu, selayaknya fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar ini tersedia secara merata di 511 kabupaten-kota, 7.098 kecamatan, dan 82.629 desa-kelurahan di seluruh negeri. Kenyataannya, penyediaan infrastruktur kesehatan dasar secara umum belum merata. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat 1, idealnya tersedia di setiap desa-kelurahan. Namun hingga kini, Puskesmas baru tersedia di setiap kecamatan dimana rasio puskesmas per kecamatan secara rata-rata nasional mencapai 1,4 pada 2016. RS kelas C (RSUD) idealnya tersedia di setiap kecamatan, namun baru tersedia di setiap kabupaten-kota, ditunjukkan rasio RS kelas C per kabupaten-kota yang mencapai 2,0 pada 2016. Dalam kenyataannya, ketersediaan infrastruktur kesehatan antar daerah sangatlah timpang. Di DKI Jakarta, secara rata-rata, Puskesmas telah tersedia di setiap kelurahan dan RSUD telah tersedia di setiap kecamatan. Sedangkan di Papua, sekedar 1 RSUD per kabupaten-kota dan 1 Puskesmas per kecamatan pun belum mampu dipenuhi.

Di saat yang sama, ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan juga masih jauh dari memadai. SD negeri secara rata-rata nasional telah berada di setiap kelurahan-desa, dimana rasio SD negeri per kelurahan-desa mencapai 1,6 pada 2016. Namun, dengan wajib belajar 12 tahun, maka SMP dan SMA-SMK termasuk infrastruktur pendidikan dasar sehingga selayaknya juga merata di setiap kelurahan-desa. Namun rasio SMP negeri per kelurahan-desa baru 0,28 sedangkan rasio SMA-SMK negeri per kelurahan-desa hanya 0,12 pada 2016. 

Kesimpulannya, ketersediaan infrastruktur pendidikan antar daerah sangatlah timpang. Di DKI Jakarta, secara rata-rata, SMP negeri dan SMA-SMK negeri telah tersedia di setiap kelurahan. Sedangkan di Papua, sekedar 1 SMP negeri per kecamatan pun belum mampu dipenuhi. Lebih jauh, kuantitas infrastruktur pendidikan dasar ini juga tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Sebagai misal, dari sekitar 1 juta ruang kelas SD negeri pada 2016, hanya sekitar 25% saja yang dalam kondisi baik, selebihnya dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang, berat hingga rusak total. Belum lagi ruang kelas dengan status rusak berat dan rusak total, dipastikan akan sangat mengganggu aktivitas pendidikan, bahkan membuatnya berhenti sama sekali. Secara ironis, daerah miskin di luar Jawa menghadapi kondisi kualitas infrastruktur pendidikan dasar paling buruk, antara lain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Miris, di tengah hiruk pikuk pembangunan infrastruktur yang terangkum dalam 225 proyek strategis nasional senilai Rp 4.796 triliun, dengan 30 proyek infrstruktur prioritas senilai Rp 1.237 triliun, menghasilkan fakta-fakta diatas yaitu menyisakan rasa: ketidakadilan. Padahal dengan dana Rp 1 triliun, cukup untuk membangun 6.765 ruang kelas SD, atau 5.511 ruang kelas SMP, atau 4.182 ruang kelas SMA, atau 50 rumah sakit. Terlihat bahwa kebijakan-kebijakan presiden Jokowi dinilai tidak bisa memberantas kemiskinan secara tuntas. Meskipun pertumbuhan ekonomi dimasa Jokowi semakin berkembang, namun pertumbuhan ekonomi tidak serta merta langsung mengurangi tingkat kemiskinan

“Biasanya justru sekelompok kecil the haves-lah yang banyak menikmatinya, ujar Imam

Apa sebab? Setelah ditelusuri ternyata kebijakan ekonomi Jokowi menunjukkan anomali yaitu cenderung bias ke penduduk miskin pedesaan namun membuat kondisi kemiskinan pedesaan menjadi semakin buruk. Terdapat tendensi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan lebih kondusif terhadap penduduk miskin di pedesaan di bandingkan di perkotaan.

Sebenarnya kemiskinan secara umum dapat diturunkan melalui perluasan program perlindungan sosial, peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan dan listrik, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin. Dalam perspektif ini, penyediaan infrastruktur dasar yang ditujukan untuk kelompok miskin memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas modal manusia yang secara efektif akan memutus rantai kemiskinan. Point penanggulangan kemiskinan selain dengan penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, optimalisasi akses produksi, maka dilakukan juga dengan pembangun infrastruktur seperti puskesmas dan sekolah, terutama yang di daerah.

Untuk itulah dompet dhuafa merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam memajukan ekonomi agar kemiskinan semakin berkurang. Salah satunya lewat wakaf dari individu, kelompok maupun korporasi. Sesuai visi untuk menciptakan masyarakat dunia yang berdaya. Dompet dhuafa merupakan organisasi nirlaba milik masyarakat global yang berusaha untuk pemberdayaan sosial. Filosofi dana terdiri dari zakat, infaq atau shodaqoh. Visi Dompet Dhuafa telah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Intinya dengan wakaf lewat dompet dhuafa, bisa membantu kelancaran dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan bagi orang miskin seperti sekolah dan puskesmas. Sebagai individu tentu saja kita juga bisa ikut berpartisipasi dengan menjadi donatur. Tak perlu besar, asal rutin berdonasi ke dompet dhuafa walaupun kecil, akan sangat berguna dalam membantu menurunkan kemiskinan dan penyediaan layanan sosial bagi wilayah yang masih kekurangan. Begitu juga bagi kelompok dan korporasi, juga bisa ikut memberi donasi.